loading...
ILMU FILSAFAT DAN HUBUNGANNYA DENGAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Kali ini, Ahli Artikel akan memberikan sebuah artikel pembahasan yang berjudul Ilmu Filsafat Dan Hubungannya Dengan Ilmu Administrasi Publik. Silahkan di simak pembahasan artikelnya di bawah ini.
Ilmu Filsafat dan Hubungannya Dengan Ilmu Administrasi Publik
Filsafat berasal dari kata Yunani yang tersusun dari 2 kata, yaitu Philos dan Sophia. Kata “Philos” berarti senang, gemar, atau cinta. Sedangkan kata “Sophia” berarti kebijaksanaan. Dengan mengacu pada arti 2 kata Yunani tersebut, kita dapat mengartikan filsafat sebagai suatu kecintaan kepada kebijaksanaan.
Filsafat menelaah hal-hal yang menjadi objeknya, dari sudut intinya yang mutlak, terdalam tetapi tidak berubah (Prof.Notonagoro), atau suatu perenungan yang sedalam-dalamnya tentang sebab “ada” dan “perbuat”. Kenyataan yang sedalam-dalamnya sampai kepada “mengapa” yang penghabisan (Prof. Drijarkara). Filsafat dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terakhir, tidak dangkal, dan dogmatis, melainkan kritis sehingga kita sadar akan kekaburan dan kekacauan pengertian sehari-hari (Bertrand Russel).
Menurut Prof Koento Wibisono, substansia filsafat tidak mengalami perubahan, melainkan dialah yang memberikan performance kepada sesuatu itu. Sub komponennya yaitu kuantitas, kualitas, kedudukan, wujud, ruang, waktu, aksi, relasi, dan paksi.
Prof. Prajudi Atmosudirdjo dalam salah satu bukunya “Administrasi dan Management”, membedakan filosofi dan filsafat. Filosofi untuk menentukan suatu perhitungan, sedangkan filsafat untuk menentukan suatu pendirian. Filosofi berubah-ubah sedangkan filsafat tidak pernah berubah. Dengan demikian, bila filsafat menghubungkan manusia dengan lingkungan sekitarnya seperti ibarat pertandingan sepak bola, filsafatnya adalah pertandingan yang dilakukan maksimal sebelas lawan sebelas, dengan tujuan goal kepada lawan lebih banyak dalam rangkaian waktu yang telah ditentukan. Sedangkan filosofinya adalah sistem strategi susunan serangan, seperti serangan tiga-tiga, dua-tiga, dua-dua, tiga-empat, dan sebagainya.
Bila berbicara tentang administrasi publik secara filsafati maka para administrator publik, mulai dari presiden sampai dengan kepala desa dan kelurahan adalah mereka yang menjalankan roda-roda administrasi publik sehingga dalam cara dan kebijaksanaan pengambilan keputusan administrasi, skala prioritas dan alternatif pilihan berangkat dari pengkajian kebenaran itu sendiri. Dengan demikian pengalokasian nilai-nilai mengacu pada mana yang benar dan mana yang tidak benar, hal ini terjadi karena administrator sebagai pemegang wewenang penyelenggaraan administrasi publik.
Karena dalam filsafat dikaji kebenaran, termasuk kebenaran hakiki yang mutlak yaitu Allah, maka sekalipun agama membahas hal-hal yang gaib, namun pembahasan administrasi publik dihubungkan dengan hal ikhwan keghaiban, sehingga sekularisme ditolak. Dengan begitu etika administrasi publik sebagai suatu cabang ilmu filsafat tidak hanya mengacu pada norma saja tetapi juga kepada nilai-nilai luhur agama. Apalagi norma berbeda pada berbagai ruang dan waktu sedang agama cenderung relatif lebih universal.
Sekalipun banyak orang yang berpendapat bahwa orang tersebut beragama, namun yang bersangkutan masih memisahkan agama dari negara dan kenegaraan, dalam arti dunia kenegaraan yang nyata baginya tidak ada keterkaitan moralitas. Jadi administrasi publik juga bersifat sekular dan tidak ada hubungannya dengan dunia ghaib. Dengan demikian administrator yang ingin mempertahankan kepemimpinannya meniru pola dan cara pengelolaan diktator, yang pernah dipraktekkan oleh beberapa ahli strategi dan arsitektur masa lalu secara tirani.
Gaib yang dimaksud dalam hal ini bukanlah sesuatu yang bersifat mistik. Tetapi gaib yang dimaksud disini adalah agama itu sendiri yang bersifat trasendental dan pengkajiannya bersifat spiritual.
Begitulah penjelasan artikel yang berjudul Ilmu Filsafat dan Hubungannya Dengan Ilmu Administrasi Publik. Semoga bermanfaat. . . .
SELAAT BELAJAR. . .
Sumber: Buku Ilmu Administrasi Publik, oleh Inu Kencana Syafiie-Djamaludin Tandjung-Supardan Modeong, Rineka CIPTA (1999).
Kali ini, Ahli Artikel akan memberikan sebuah artikel pembahasan yang berjudul Ilmu Filsafat Dan Hubungannya Dengan Ilmu Administrasi Publik. Silahkan di simak pembahasan artikelnya di bawah ini.
Ilmu Filsafat dan Hubungannya Dengan Ilmu Administrasi Publik
Filsafat berasal dari kata Yunani yang tersusun dari 2 kata, yaitu Philos dan Sophia. Kata “Philos” berarti senang, gemar, atau cinta. Sedangkan kata “Sophia” berarti kebijaksanaan. Dengan mengacu pada arti 2 kata Yunani tersebut, kita dapat mengartikan filsafat sebagai suatu kecintaan kepada kebijaksanaan.
Filsafat menelaah hal-hal yang menjadi objeknya, dari sudut intinya yang mutlak, terdalam tetapi tidak berubah (Prof.Notonagoro), atau suatu perenungan yang sedalam-dalamnya tentang sebab “ada” dan “perbuat”. Kenyataan yang sedalam-dalamnya sampai kepada “mengapa” yang penghabisan (Prof. Drijarkara). Filsafat dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terakhir, tidak dangkal, dan dogmatis, melainkan kritis sehingga kita sadar akan kekaburan dan kekacauan pengertian sehari-hari (Bertrand Russel).
Menurut Prof Koento Wibisono, substansia filsafat tidak mengalami perubahan, melainkan dialah yang memberikan performance kepada sesuatu itu. Sub komponennya yaitu kuantitas, kualitas, kedudukan, wujud, ruang, waktu, aksi, relasi, dan paksi.
Prof. Prajudi Atmosudirdjo dalam salah satu bukunya “Administrasi dan Management”, membedakan filosofi dan filsafat. Filosofi untuk menentukan suatu perhitungan, sedangkan filsafat untuk menentukan suatu pendirian. Filosofi berubah-ubah sedangkan filsafat tidak pernah berubah. Dengan demikian, bila filsafat menghubungkan manusia dengan lingkungan sekitarnya seperti ibarat pertandingan sepak bola, filsafatnya adalah pertandingan yang dilakukan maksimal sebelas lawan sebelas, dengan tujuan goal kepada lawan lebih banyak dalam rangkaian waktu yang telah ditentukan. Sedangkan filosofinya adalah sistem strategi susunan serangan, seperti serangan tiga-tiga, dua-tiga, dua-dua, tiga-empat, dan sebagainya.
Bila berbicara tentang administrasi publik secara filsafati maka para administrator publik, mulai dari presiden sampai dengan kepala desa dan kelurahan adalah mereka yang menjalankan roda-roda administrasi publik sehingga dalam cara dan kebijaksanaan pengambilan keputusan administrasi, skala prioritas dan alternatif pilihan berangkat dari pengkajian kebenaran itu sendiri. Dengan demikian pengalokasian nilai-nilai mengacu pada mana yang benar dan mana yang tidak benar, hal ini terjadi karena administrator sebagai pemegang wewenang penyelenggaraan administrasi publik.
Karena dalam filsafat dikaji kebenaran, termasuk kebenaran hakiki yang mutlak yaitu Allah, maka sekalipun agama membahas hal-hal yang gaib, namun pembahasan administrasi publik dihubungkan dengan hal ikhwan keghaiban, sehingga sekularisme ditolak. Dengan begitu etika administrasi publik sebagai suatu cabang ilmu filsafat tidak hanya mengacu pada norma saja tetapi juga kepada nilai-nilai luhur agama. Apalagi norma berbeda pada berbagai ruang dan waktu sedang agama cenderung relatif lebih universal.
Sekalipun banyak orang yang berpendapat bahwa orang tersebut beragama, namun yang bersangkutan masih memisahkan agama dari negara dan kenegaraan, dalam arti dunia kenegaraan yang nyata baginya tidak ada keterkaitan moralitas. Jadi administrasi publik juga bersifat sekular dan tidak ada hubungannya dengan dunia ghaib. Dengan demikian administrator yang ingin mempertahankan kepemimpinannya meniru pola dan cara pengelolaan diktator, yang pernah dipraktekkan oleh beberapa ahli strategi dan arsitektur masa lalu secara tirani.
Gaib yang dimaksud dalam hal ini bukanlah sesuatu yang bersifat mistik. Tetapi gaib yang dimaksud disini adalah agama itu sendiri yang bersifat trasendental dan pengkajiannya bersifat spiritual.
Begitulah penjelasan artikel yang berjudul Ilmu Filsafat dan Hubungannya Dengan Ilmu Administrasi Publik. Semoga bermanfaat. . . .
SELAAT BELAJAR. . .
Sumber: Buku Ilmu Administrasi Publik, oleh Inu Kencana Syafiie-Djamaludin Tandjung-Supardan Modeong, Rineka CIPTA (1999).
 | |
| Gambar tentang Ilmu Filsafat dan Hubungannya Dengan Ilmu Administrasi Publik |
loading...